Masalah Privasi dan Keamanan Zoom Telah Diperbaiki

Dalam sebuah post di blog resminya, Zoom berkomitmen untuk membagikan laporan transparansi pertamanya pada  akhir tahun ini. Eric Yuan, sang CEO dari Zoom telah melihat kemajuan dalam 90 hari penghentian fitur, untuk mengatasi masalah privasi dan keamanan.

Pembekuan yang diumumkan pada tanggal 1 April diberlakukan setelah penggunaan Zoom naik secara dramatis selama pandemi Covid-19. Jumlah pengguna yang banyak ini menyibak banyak kelemahan privasi dan keamanan dalam perangkat lunak konferensi video tersebut.


Pihak Zoom sendiri akan meningkatkan progress untuk laporan transparansi yang akan merinci informasi terkait Zoom. Misalnya data, catatan atau konten.


Dalam blognya, Yuan menunjukan panduan baru yang merinci bagaimana perusahaan menanggapi permintaan pemerintah untuk data Zoom. Jenis data yang dikumpulkan Zoom, praktik penyimpanan data perusahaan dan banyak lagi. Zoom juga telah memperbarui kebijakan privasinya.

Baru-baru ini, perusahaan menangguhkan satu akun di Hong Kong dan dua di Amerika Serikat yang mengadakan pertemuan di Zoom untuk memperingati Tiananmen  Square Masacre setelah pemerintah China mengadukannya pada pihak Zoom.

Tiananmen Square Masacre atau unjuk rasa Tiananmen adalah protes yang ditujukan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik yang kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi. Hasilnya lebih dari 3.000 orang meninggal sebagai akibat tindakan dari pasukan bersenjata. 



Zoom akhirnya mengaktifkan kembali akun-akun tersebut dan mengatakan sedang mengembangkan teknologi yang akan memungkinkan perusahaan menghapus atau memblokir peserta individu berdasarkan geografi. Jika teknologi itu sudah tersedia, ini dapat memungkinkan Zoom untuk memblokir peserta dari China menghadiri pertemuan online.

Baca Juga:

Kelompok advokasi Access Now berpendapat, meskipun Zoom telah mengambil langkah-langkah selama 90 hari terakhir untuk memperbarui beberapa praktik keamanan dan privasi, Zoom menunda laporan transparansi mengisyaratkan bahwa Zoom tidak memprioritaskan pelaporan.


Menurut Isedua Oribhabor, analis kebijakan AS untuk Access Now yang mengkritisi Zoom karena  menunda kebijakan ini sebelumnya, tekanan yang dihadapi Zoom dari pemerintah Tiongkok untuk membatasi akun menggarisbawahi mengapa laporan transparansi itu penting.

Tanpa transparansi, Oribhabor menambahkan, pengguna tidak akan memiliki wawasan tentang sejauh mana campur tangan pemerintah dengan akun dan data mereka. Demikian pula untuk langkah-langkah yang dilakukan Zoom dalam mengatasi hal tersebut.



Blog milik Yuan juga membahas banyak langkah lain yang telah dilakukan perusahaan sejak melaksanakan 90 hari pembekuan fitur. Termasuk komitmen untuk menawarkan enkripsi end-to-end untuk semua pengguna dan mengaktifkan kata sandi rapat secara default.

Pengguna juga kini dapat memilih dari mana pusat data panggilan teralihkan, berkonsultasi dengan pakar keamanan, meningkatkan program Bug Bounty, meluncurkan dewan CISO, dan bekerja dengan pihak ketiga untuk membantu menguji keamanan produknya.

Tidak ada komentar