Efek berkelanjutan dari perang antara Rusia dan Ukraina, Google akan mengajukan kebangkrutan di Rusia. Ini karena negara tersebut menyita rekening bank perusahaan dan melakukan "operasi khusus" pada dananya.
Langkah pengajuan bangkrut tersebut diambil karena Google menyatakan dirinya tidak mampu lagi untuk membayar gaji staf karyawan dan juga vendor-vendor yang menjadi mitra bisnis mereka.
Sebagai informasi, aset Google yang telah disita oleh pemerintahan Vladimir Putin mencapai 1 miliar Rubel atau setara dengan Rp237 Miliar. Meski begitu, menurut juru bicara Google, layanan gratis termasuk search, Gmail, Google Maps, Android, Playsore dan YouTube akan tetap beroperasi.
Saat ini, Google telah berada di bawah tekanan di Rusia dan ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Awalnya, pada Desember lalu, otoritas Rusia meminta Google untuk menghapus konten yang dinilai ilegal di YouTube.
Google juga menolak memutar konten video dari televisi Rusia yang disebut-sebut mendukung teori konspirasi dan mengarang cerita tentang operasi khusus Ukraina.
"Penyitaan rekening bank Google Rusia oleh otoritas Rusia telah membuat kantor kami di Rusia tidak dapat berfungsi, termasuk mempekerjakan dan membayar karyawan yang berbasis di Rusia, membayar pemasok dan vendor, dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya," kata juru bicara Google dalam keterangan resminya.
Baca juga:
- Serang Ukraina, Intel dan AMD Stop Kirim Chipset Ke Rusia
- Rusia Hancurkan Bank Benih Tanaman Di Ukraina
- Edit Dokumen Microsoft Office di Gmail Akan Segera Tersedia
Seperti yang diketahui, YouTube tetap beroperasi di Rusia meskipun layanan berbayar Google bangkrut dan YouTube tidak lagi menampilkan konten ilegal.
Keputusan agar YouTube tetap bisa beroperasi karena Menteri Komunikasi dan Media Massa Rusia, Maksut Shadaev mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menutup YouTube agar pengguna di Rusia tidak menderita.
Hingga saat ini, Google telah memindahkan banyak karyawannya keluar dari Rusia, khususnya sejak invasi Putin ke Ukraina dimulai. Meski demikian, sejumlah karyawan memilih untuk tetap tinggal di negeri tersebut.